Malaysia

Dari Wikipedia Indonesia, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia.

Malaysia ialah sebuah negara yang terletak di Asia Tenggara. Malaysia mempunyai dua kawasan utama yang terpisah oleh Laut China Selatan, yaitu

Malaysia Barat (Semenanjung Malaysia), berbatasan dengan Thailand di utara dan Singapura di selatan
Malaysia Timur, di bagian utara Pulau Borneo/Kalimantan yang berbatasan dengan Indonesia di selatan dan Brunei di utara.

Malaysia adalah salah satu negara perintis ASEAN.


(Bendera Malaysia)	(Lambang Malaysia)

Semboyan: Bersekutu Bertambah Mutu
(Bahasa Indonesia: Persatuan adalah Kekuatan)

Bahasa resmi

Bahasa Melayu

Ibukota Kuala Lumpur ¹

Yang di-Pertuan Agong

Tuanku Syed Sirajuddin

Perdana Menteri

Abdullah Ahmad Badawi

Wilayah
- Total
- % Air Urutan ke-64
329.750 km²
0,3%

Penduduk

- Total (2003)
- Kepadatan

Urutan ke-46

25.180.000 (2003 Q3)
76/km²

Kemerdekaan

- Tanggal

Dari Britania Raya

31 Agustus 1957

Mata uang Ringgit (RM) (MYR)

PDB (PPP)
- Total
- per kapita Sept. 2006
$290,7 miliar (33)
$12.100(53)

Zona waktu UTC +8

Lagu kebangsaan

Negaraku

TLD

.my

Kode telepon 60

(1) Pemerintahan Federal sedang berpindah ke Putrajaya yang sedang dibangun.

Daftar isi

1 Sejarah
2 Negara-negara bagian Malaysia
- 2.1 Malaysia Barat
- 2.2 Malaysia Timur
3 Obyek wisata
4 Lihat pula
5 Pranala luar

[sunting] Sejarah

Artikel utama: Sejarah Malaysia

Semenanjung Malaysia berkembang sebagai pusat perdagangan utama di Asia Tenggara, karena berkembangnya perdagangan antara China dan India dan negara lainnya melalui Selat Malaka yang sibuk. Ptolemy menunjukkan pada petanya dengan label yang menterjemahkan ‘Golden Chersonese’, dengan Selat Malaka sebagai "Sinus Sabaricus".

Kerajaan Melayu yang paling awal tercatat dalam sejarah tumbuh dari kota-pelabuhan tepi pantai yang dibuat pada abad 10. Di dalamnya termasuk Langkasuka dan Lembah Bujang di Kedah, dan juga Beruas dan Gangga Negara di Perak dan Pan Pan di Kelantan. Diperkirakan semuanya adalah kerajaan Hindu atau Buddha. Islam tiba pada abad ke-14 di Terengganu.

Awal abad ke-15, Kesultanan Malaka didirikan oleh dinasti yang dimulai oleh pangeran dari Palembang. Dengan Malaka sebagai ibukota, Kesulatanan ini mengontrol wilayah yang sekarang ini Semenanjung Malaysia, selatan Thailand (Pattani, dan pantai timur Sumatra. Kerajaan ini berlangsung selama lebih dari satu abad, dan dalam periode tersebut menyebarkan Islam ke seluruh Kepulauan Melayu. Malaka sebagai pelabuhan perdagangan penting yang terletak hampir di tengah-tengah rute perdagangan China dan India.

Portugal membuat Malaka menjadi koloni pada tahun 1511 dengan kekuatan militer, dan mengakhiri Kesultanan Malaka. Tetapi, Sultan terakhir melarikan diri ke Kampar di Sumatra dan meninggal di sana. Salah satu anaknya pergi ke bagian utara Semenanjung Malaysia dan mendirikan Kesultanan Perak, dan anak lainnya pergi ke selatan peninsula dan membuat ibu kotanya di sana.

Kerajaan ini merupakan kelanjutan dari kesultanan Malaka tua, tapi sekarang dikenal dengan nama Kesultanan Johor, yang masih ada sampai sekarang. Setelah jatuhnya Malaka, tiga negara berebut untuk mengambil kontrol Selat Malaka: Portugis (di Malaka), Kesultanan Johor, dan Kesultanan Aceh; dan peperangan berakhir pada 1641, ketika Belanda (bersekutu dengan Kesultanan Johor) mengambil alih Malaka. Inggris mengambil alih Malaka pada 1824, ketika sebuah perjanjian ditandatangani oleh Belanda.

Koloni mahkota Inggris tentang Penyelesaian Selat didirikan pada 1826, dan Inggris secara bertahap memningkatkan daerah kekuasaannya ke seluruh semenanjung. Penyelesaian Selat terdiri dari tiga pelabuhan, yaitu Singapura, Penang, dan Malaka. Penang didirikan pada 1786 oleh Kapten Francis Light sebagai pos komersial dianugrahkan oleh Sultan Kedah. Malaka jatuh kekuasaan Inggris setelah Perjanjian Britania-Belanda 1824; dan dua tahun kemudian Penyelesaian Selat dibentuk. Penyelesaian ini diatur oleh British East India Company berkedudukan di Kalkuta sampai 1867 ketika administrasi ditransfer ke Kantor Kolonial di London.

Juga pada sekitar saat ini banyak negara bagian Melayu memutuskan untuk mendapatkan pertolongan Britania dalam menyelesaikan konflik internal. Kurang dari sepuluh tahun setelah pergerakan transfer selesai, beberapa negara bagian Melayu di pantai barat menjadi di bawah pengaruh Britania.

Peran pedagang Penyelesaian Selat melihat intervensi pemerintah Britania dalam masalah negara bagian penghasil timah di Semenanjung Melayu. Ditambah dengan gangguan Kelompok Rahasia Tionghoa dan perang bersaudara, Diplomasi kapal perang Britania dijalankan untuk membawa penyelesaian damai yang memberikan untuk kepada pedagang Penyelesaian Selat. Akhirnya, Perjanjian Pangkor 1874 memberikan jalan bagi peluasan Britania; dan pada abad ke-20 negara bagian Pahang, Selangor, Perak, dan Negeri Sembilan, semuanya dikenal dengan Negara Federasi Malaya (jangan dibingungkan dengan Federasi Malaya, di bawah pemerintahan penduduk Britania Raya yang ditugaskan untuk memberi nasihat kepada Sultan.

Negara bagian Semenanjung ini dikenal dengan Negara Bagian Malaya Nonfederasi dan, tidak secara langsung di bawah kuasa London, tapi memiliki penasihat orang Britania dalam pengadilan Sultan. Empat negara bagian utara Perlis, Kedah, Kelantan, dan Terengganu sebelumnya di bawah kuasa Thailand. Britania Borneo Utara (sekarang Sabah) adalah Koloni Mahkota Britania di bawah kepemimpinan Kesultanan Sulu, dan wilayah hutan yang besar dari Sarawak adalah tanah pribadi keluarga Brooke.

Menyusulnya pendudukan Jepang selama Perang Dunia II, dukungan massa untuk merdeka bertumbuh, dipasangi dengan gangguan komunis. Rencana Britania setelah perang untuk membentuk "Malayan Union" (Persatuan Malaya) dikacaukan oleh oposisi Melayu yang kuat yang menginginkan sistem Melayu yang layak, dan menginginkan hanya satu kewarganegaraan, bukan dwikewarganegaraan, yang dapat memberikan komunitas imigran yang dapat mengklaim kewarganegaraan Malaysia dan negara asal mereka. Kemerdekaan dicapai pada 31 Agustus 1957 dengan nama Federasi Malaya. Singapura menginginkan menjadi bagian dari negara ini namun ditolak oleh London pada waktu itu.

Federasi baru di bawah nama Malaysia dibentuk pada 16 September 1963 melalui penggabungan Federasi Malaya dengan Koloni mahkota Britania Singapura, Borneo Utara (dinamakan Sabah), dan Sarawak, dua koloni terakhir berada di pulau Kalimantan. Kesultanan Brunei, meskipun pada awalnya menginginkan untuk bergabung dengan Federasi, namun menarik dirinya karena oposisi dari segmentasi tertentu dalam populasinya dan perdebatan pembayaran royalti minyak.

Awal kemerdekaan dikacaukan oleh usaha Indonesia untuk mengontrol Malaysia, keluarnya Singapura dari Malaysia pada tahun 1965, dan konflik rasial pada tahun 1969. Filipina juga membuat klaim aktif atas Sabah yang berdasarkan Kesultanan Brunei memberikan wilayah timur-lautnya ke Kesultanan Sulu pada 1704. Klaim Filipina masih berlanjut.

Setelah kerusuhan etnis pada 13 Mei 1969, kontroversi Kebijakan Ekonomi Baru - menginginkan untuk meningkatkan bagian ekonomi yang dimiliki lokal ditentang oleh grup etnik lain - dikeluarkan oleh Perdana Menteri Tun Abdul Razak. Malaysia dari situ merawat keseimbangan politik-etnis yang lunak, dan mengembangkan peraturan yang unik menggabungkan pertumbuhan ekonomi dan aturan politik yang menguntungkan bumiputra (sebuah grup yang terdiri dari etnik Melayu dan kaum pribumi) dan Islam moderat.

Antara 1980-an dan awal 1990-an, Malaysia mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat di bawah pimpinan Dr. Mahathir bin Mohammad, Perdana Menteri keempat Malaysia. Dalam periode ini terjadi peralihan dari ekonomi berdasarkan agrikultur menjadi produksi dan industri dalam bidang komputer dan elektronik konsumen.

Pada akhir 1990-an, Malaysia diguncang krisis finansial Asia. Oposisi ke beberapa aspek dalam sistem yang ada membawa jatuh pemerintah. Oposisi dari sosialis dan reformis sampai partai yang mengadvokasikan pembentukan negara Islam.

Pada 2003, Dr. Mahathir, perdana menteri yang menjabat terlama di Malaysia, mengundurkan diri dan menyerahkan jabatan kepada wakilnya, Abdullah Ahmad Badawi. Pemerintahan baru mengadvokasikan pandangan moderat negara Islam yang didefinisikan oleh Islam Hadhari.